Pertarungan Wacana Politik di Balik Stagnasi Rancangan Undang Undang Perampasan Aset: Analisis Framing Entman pada Pemberitaan Tempo.co

Abstract

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset telah dinantikan sebagai instrumen pemberantasan korupsi sejak 2008, tetapi pembahasannya terus tertunda akibat tarik-ulur antara eksekutif dan legislatif. Penelitian ini menganalisis bagaimana Tempo.co membingkai stagnasi legislasi tersebut sepanjang Maret–Desember 2025 dengan model framing Robert N. Entman, serta menilai relevansinya dengan prinsip etika komunikasi Islam. Dengan pendekatan kualitatif berparadigma konstruktivis, penelitian ini menganalisis 48 artikel yang diseleksi dari 577 artikel hasil penelusuran di portal Tempo.co, dilengkapi wawancara dengan seorang reporter desk politik-hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa definisi masalah bergeser dalam tiga fase: “sejarah panjang penundaan” (Maret–April), “tarik-ulur eksekutif vs legislatif” (Mei–September), dan “kepastian yang tertunda” (Oktober–Desember). DPR menjadi sasaran utama diagnosis penyebab (21 dari 48 artikel), sedangkan evaluasi moral eksplisit jarang muncul (dua artikel) tetapi konsisten membangun dikotomi antara pemerintah yang progresif dan DPR yang lamban. Rekomendasi tindakan ditujukan kepada DPR, pemerintah, dan publik. Dilihat dari etika komunikasi Islam, pemberitaan Tempo.co mencerminkan tabayyun (memeriksa kebenaran berita), mengajak pada kebaikan dan mencegah keburukan, serta mendorong perbaikan. Namun, pemberitaan ini belum sepenuhnya berimbang karena didominasi suara pejabat (aktor negara menjadi sumber utama pada 83% artikel), dan sebagian pilihan kata yang tersirat berpotensi menimbulkan prasangka terhadap DPR. Penelitian ini menegaskan bahwa framing media dalam isu legislasi bersifat adaptif terhadap dinamika politik, dengan Tempo.co sebagai arena pertarungan wacana yang cenderung advokatif terhadap percepatan reformasi hukum.